HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hasil Survei Litbang Kompas, Mayoritas Masyarakat Setuju Revisi UU ITE

Ilustrasi UU ITE/istimewa



SUARA PURWAKARTA - Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat terkait revisi UU ITE. Hasilnya, mayoritas responden setuju sebagian pasal di UU tersebut untuk direvisi.

Dilansir dari detikcom, Senin (8/3/2021), metode penelitian jajak pendapat tersebut dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada 23-27 Februari 2021. Ada 1.007 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan nirpencuplikan ± 3,09 persen.

Salah satu pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat ini yakni 'Menurut Anda, Perlu atau Tidak Perlukah Revisi UU ITE Dilakukan?'. Hasilnya, 47,4 persen responden menjawab UU ITE perlu direvisi sebagian.

Berikut hasil jajak pendapat tersebut:

Perlu revisi menyeluruh: 28,4 persen

Perlu revisi sebagian: 47,4 persen

Tidak perlu, itu tetap seperti itu saja: 10,3 persen

Tidak tahu: 13,9 persen


Selain itu, Litbang Kompas juga mengajukan pertanyaan 'Setuju atau Tidak Setujukah Anda dengan Upaya Menghapus/Merevisi Ketentuan yang Ada Dalam UU ITE?'. Berikut hasilnya:

Asusila daring cenderung justru digunakan untuk menghukum korban kekerasan sehingga harus dihapus.

Setuju: 56,2 persen

Tidak Setuju: 29,5 persen

Tidak Tahu: 14,3 persen


Penghinaan dan pencemaran nama baik cenderung digunakan untuk menangkap warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara sehingga harus dihapus.

Setuju: 43,2 persen

Tidak Setuju: 43,6 persen

Tidak Tahu: 13,2 persen


Ujaran kebencian justru sering digunakan untuk merepresi warga minoritas sehingga harus dihapus.

Setuju: 50,1 persen

Tidak Setuju: 40,2 persen

Tidak Tahu: 9,7 persen


Konten digital yang dinilai terlarang digunakan sebagai alasan mematikan akses internet di sebuah daerah.

Setuju: 39,5 persen

Tidak Setuju: 47,9 persen

Tidak Tahu: 12,6 persen


Litbang Kompas juga merilis jajak pendapat terkait Pedoman Polri. Pertanyaan yang diajukan yakni 'Mana yang lebih penting dan mendesak: memperbaiki pedoman bagi Polri untuk selektif menangani kasus atau merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE?'.

Berikut hasilnya:

Memperbaiki pedoman bagi aparat kepolisian: 22,3 persen

Memperbaiki substansi pasal-pasal di UU ITE: 26,3 persen

Kedua-duanya harus dilakukan: 38,6 persen

Tidak tahu: 12,8 persen


Kemudian, Litbang Kompas juga mengajukan pertanyaan mengenai keyakinan publik terkait apakah revisi UU ITE akan membuat aturan menjadi jelas. Berikut hasilnya:

Yakin atau tidak yakinkah Anda, upaya revisi UU ITE akan membuat aturan terkait pasal bermasalah (pencemaran nama baik, penghinaan, kesusilaan, dan kebencian) menjadi semakin jelas/tidak multitafsir?

Yakin: 66,3 persen

Tidak yakin: 22,7 persen

Tidak tahu: 11,0 persen



Sumber: Detik

Posting Komentar

0 Komentar