HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Pak Lurah, Ngopi-ngopi, dan Surat AHY

 

Ilustrasi catur


OPINI, SUARA PURWAKARTA - Pak Lurah, kata ini diucapkan oleh seorang politikus Partai Demokrat. 

Siapa dia?

Siapa politikus Partai Demokrat yang menyebut Pak Lurah tadi? Dia adalah Andi Mallarangeng, juga mantan menteri di era SBY. Jabatannya di parpol berlambang mercy itu sebagai Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. 

Menurutnya, ada pertemuan kader-kader Partai Demokrat dan Moeldoko di Hotel Aston, Jakarta dalam upaya melakukan kudeta terhadap AHY.

Pertemuan itu tidak direncanakan, karena mereka diundang ke Jakarta berkait dengan adanya penyaluran bantuan bencana. Kagetlah para kader Demokrat tersebut ketika mereka dipertemukan dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang langsung bicara tentang Kongres Luar Biasa (KLB).

Moeldoko pun menyatakan dirinya sudah siap maju untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat sekaligus Capres 2024. 

Di sinilah Andi Mallarangeng ada menyebut Pak Lurah.

"Karena dia memang mau nyapres Pemilu 2024, katanya sudah didukung oleh Pak Lurah. Katanya dia direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri," katanya di sini.

Kalau melihat konteks pernyataan Andi Mallarangeng tadi, Pak Lurah adalah kata bersayap, bisa juga sebuah sindiran.

Kata bersayap Pak Lurah tadi ditanggapi oleh seorang politikus PDIP yang sebelumnya merupakan kader Partai Demokrat, yaitu Ruhut Sitompul.

Menurut Ruhut, sebutan Pak Lurah kalau ditujukan kepada Jokowi, maka hal itu tidak benar, sebab Jokowi berkawan dengan semua orang, tak suka mencampuri urusan parpol lain. Masih ada pernyataan Ruhut lainnya yang terkesan hanya sebuah propaganda.

Wajar kalau ada sebagian pihak yang mendadak ngantuk, antara lain disebabkan sudah bosan dengan segala macam propaganda yang ada selama ini.

Ada juga pernyataan Andi Mallarangeng menanggapi pernyataan Moeldoko bahwa pertemuannya dengan para kader Partai Demokrat hanya ngopi-ngopi atau sekadar minum kopi saja. 

Menurut Andi Mallarangeng, kalau ngopi-ngopi itu sama teman akrab, baru asyik ngopinya. Bukan dengan orang jauh dan sebelumnya tidak kenal, apalagi mendadak bicara tentang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

Tertawa pula Andi Mallarangeng.

(Dikutip dari "Tanggapi Moeldoko, Andi Mallarangeng: Ngopi-ngopi itu Sama Teman Akrab"-nasional. sindonews.com, 4/2/2021).

Tidak tertutup kemungkinan ada juga sebagian pihak yang ikut tertawa, dan tertawa itu sehat. Semakin banyak orang yang tertawa menunjukkan sudah banyak orang yang sehat. 

Bagaimana kalau ada yang cemberut setelah mengetahui pernyataan Andi Mallarangeng berkait dengan sebutan Pak Lurah dan tanggapannya soal ngopi-ngopi Moeldoko tadi? 

Apakah termasuk orang yang tidak sehat karena cemberut?

Andi Arief pun sebelumnya senada dengan Andi Mallarangeng bahwa ada pertemuan Moeldoko dan kader-kader Demokrat dalam upaya kudeta tadi.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata politikus Partai Demokrat Andi Arief.

Jelas kok disebutnya Moeldoko.

Apakah akan ada tuntutan hukum karena Andi Arief telah menebar fitnah?

Surat AHY kepada Jokowi tadi ada pihak yang menilainya tidak elok. Menteri Sekretaris Negara Praktino pun sudah membuat pernyataan bahwa surat AHY itu tidak akan dijawab oleh Jokowi. 

Memang AHY mengirim surat dan berharap ada konfirmasi dan klarifikasi dari Jokowi tentang kebenaran isu kudeta pimpinan Partai Demokrat tadi, tapi semua itu masih merupakan bagian dari manuver politiknya. 

Sejak awal pun AHY dan Partai Demokrat diperkirakan sudah tahu Jokowi tidak akan menjawab surat itu. 

Sebuah manuver politik yang mantap direncanakan dengan matang. 

Pak Lurah tau gak ya?

Taulah.

Mosok Pak Lurah gak tau.

Setidak-tidaknya ada tiga keuntungan politis yang diperoleh AHY dan Partai Demokrat dengan manuver politiknya berkait dengan isu kudeta dan surat AHY kepada Jokowi tadi.

Pertama, siapapun yang ingin melakukan kudeta atau semacam itu, dan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024 akan menanggung malu, karena kelakuannya itu akan diungkap ke publik. 

Jangan macam-macam dengan kami, seperti itulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh Partai Demokrat.

Kedua, Partai Demokrat terlihat solid, karena tak lama kemudian ada pernyataan-pernyataan para kadernya dari pelbagai daerah bahwa mereka tetap setia dan mendukung AHY sepenuhnya. 

Ketiga, adanya keraguan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat akan hilang, setidak-tidaknya berkurang dibanding sebelum ada manuver politik tadi.

Di sisi lain ada tudingan dari politikus Partai Demokrat. Siapa yang menuding, dia yang harus membuktikan. Selama ini belum ada bukti kuat yang disampaikan kepada publik, tapi kerugian itu tidak seberapa dibanding keuntungan politis yang diperoleh Partai Demokrat tadi.

Bukankah tudingan-tudingan politikus Partai Demokrat akan semakin merugikan karena bisa dituntut secara hukum dengan tuduhan fitnah?

Mungkin saja, tapi mana?

Mana tuntutan hukum itu?

Kalau tidak ada, kok bisa mengatakan akan semakin merugikan?

Tapi kalau memang ada tuntutan hukum dan berakhir di pengadilan terbuka, diketahui oleh publik, tidak tertutup kemungkinan Partai Demokrat baru akan menyampaikan segala bukti yang ada, dan membuat masyarakat pun akhirnya percaya dengan rencana kudeta tadi.

Citra Partai Demokrat pun ikut naik.

Makanya, kalau tidak ada tuntutan hukum dengan tuduhan fitnah kepada politikus Partai Demokrat yang berakhir di pengadilan, bukan sesuatu yang aneh dan mengherankan. Mengapa?

Sebuah manuver politik yang mantap sudah direncanakan dengan matang.

Ada strategi yang baik.

Pak Lurah dan lainnya tau gak ya?

Taulah.

Mosok Pak Lurah dan lainnya gak tau.


***

Sumber berita.


Penulis: Lohmenz Neinjelen

Kompasiana

Posting Komentar

0 Komentar