HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sejumlah Warga Purwakarta Gelar Tanda Tangan Terkait Protes Banjir Tanah Merah yang Kurang Respon dari Pemerintah

Wakil Ketua RW 12 Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta, menunjukkan surat pernyataan sikap yang ditandatangi para Ketua RT, RW, dan warga. Foto: iNews.id/Asep Supiandi 


SUARA PURWAKARTA - Sejumlah warga di Kabupaten Purwakarta menggalang tanda tangan untuk mendesak Bupati Purwakarta, mengkaji ulang perizinan klaster di RW 07 Kelurahan Munjul Jaya. Mereka merasa kesal lantaran protesnya tak pernah digubris atas banjir tanah merah akibat proyek gali uruk klaster pekan kemarin.

Tidak hanya warga yang menandatangani surat pernyataan sikap itu, melainkan juga para ketua RT di wilayah RW 12 Kelurahan Munjul Jaya, RW 12 Kelurahan Nagri Kaler dan RW 13 Kelurahan Ciseureuh. Mereka menilai proyek klaster akan berdampak luas terhadap permukiman. Selain itu, ancaman banjir lebih parah akan terus membayangi selagi tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

Menurut warga, lahan yang digunakan untuk proyek pembangunan klaster memiliki fungsi serapan air. Begitu nanti sudah menjadi klaster maka fungsi itu akan hilang. Semuan air hujan akan mengalir tak terbendung ke wilayah hilir, yakni permukiman di RW 12 Kelurahan Munjul Jaya, RW 12 Kelurahan Nagri Kaler dan RW 13 Kelurahan Ciseureh.

"Kami sengaja menggalang tanda tangan ini agar menjadi perhatian pemerintah. Katanya ijin perumahan sudah tidak ada, kok malah muncul klaster yang dibangun di wilayah hulu permukiman. Makanya kami desak agar perijinan klaster dikaji ulang. Jika melanggar, pemerintah harus berani mencabut," kata Wakil Ketua RW 12 Kelurahan Nagri Kaler, Teda Agustika dilansir dari MNC Portal Indonesia, Senin (26/1/2021).

Warga di tiga RW tersebut juga sangat menyayangkan sikap kelurahan yang terkesan kurang respons. Baik Lurah Munjuljaya, Nagri Kaler maupun Ciseureuh tak ada satu pun dari mereka menunjukkan sikap empatinya. Minimal, ujar Teda, melihat langsung kondisi di permukiman pascabanjir tanah merah. 

"Kami mendengar Lurah Munjuljaya Pak Sumarna sempat ke sini. Tapi tidak lama dan tidak sempat bertemu dengan warga dia bur-buru pulang," ujar dia.

Begitu pula, kata dia, ketika para lurah diundang rapat untuk mencari solusi sekaligus penanganan banjir bertempat di Masjid Al Husna pada Kamis (21/1/2021) lalu , tidak ada satu pun dari mereka mau hadir dengan berbagai alasan.

"Sampai sejauh ini belum ada dari pihak developer atau pemerintah yang datang. Penanganan banjir selama ini hanya sebatas mengandalkan potensi di warga. Padahal sebelum banjir tanah merah, wilayah kami menjadi langganan banjir. Tapi sudah puluhan tahun belum tersentuh pemerintah,"ujar dia.




Sumber: Inews Jabar

Posting Komentar

0 Komentar