HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Politik Dua Kaki Dalam FPI Tanda Gerindra Tidak Mau Rugi

Pertemuan Fadlizon dan Rahayu Saraswati. Sumber foto : Sindonews.com


OPINI SUARA PURWAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mendukung pemerintah terkait keputusan pelarangan FPI sedangkan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keras pemerintah. Dia menganggap pelarangan organisasi tanpa proses persidangan merupakan praktik otoritarianisme. Ini bukti politik dua kaki sikap Gerindra dalam isu FPI.

Berdasarkan frasa politik dua kaki, mulai dikeluarkan kembali memanaskan genderang peran untuk polarisasi 2024. Untuk memahami kelihaian salah satu partai alumni Orde Baru ini, ada baiknya kita melihat ke belakang bahwa isu FPI dibuat oleh partai Gerindra dan pengusaha serta pemilik modal .besar.

Mengapa? Secara politik, Gerindra bertekad menjadi partai penguasa yang dominan pada 2024 dengan mengakomodir semua spektrum politik dan menjadi pahlawan atas kegaduhan tersebut. Dari setiap kegaduhan prabowo berhasil mendominasi legislatif ketiga setelah Golkar dan PDIP. Berdasarkan putusan KPU PDIP: 128 kursi (22,3%), Golkar: 85 kursi (14,8%)  dan Gerindra: 78 kursi (13,6%).

Rakyat memang harus dikorbankan karena kesalahan mereka sebagai fanatik buta sedangkan para pengusaha atau pemodal tersebut, selalu memainkan politik dua kaki dan akan bersikap mendukung kekuasaan. Sikap partai yang didominasi pemodal (kapitalis) ini adalah cerminan dari sikap mayoritas pemodal di Indonesia. 

Tujuannya adalah supaya tetap berkuasa dan memperoleh akses terhadap kekuasaan politik, hal yang juga berbanding lurus dengan kekuasaan di bidang ekonomi dan kapal induk perdagangan dari seluruh penjuru dunia yang melintasi Indo nesia. Karena kalau tak memiliki akses terhadap kekuasaan maka akses ekonomi juga akan sulit.

Apapun hasil akhir pemilu legilatif dan eksekutif selalu dibuat konflik menjadi bagian dari permainan partai penguasa, siapa pun presidennya. Berbagai kompromi politik biasanya selalu diadakan oleh dua kubu yang sebelumnya berlawanan pada kasus FPI sebelum menuju pilpres 2024. Jangan harap  komitmen elit politik untuk mencegah konflik sebelum pilpres 2024.

Pada tahun 2024 akan terjadi perang Kurukshetra  yang merupakan bagian penting dari wiracarita Mahabharata, dilatarbelakangi perebutan kekuasaan antara pihak pro-FPI dan kontra-FPI. FPI adalah medium perang Kurukshetra  pada pilpres 2024 dalam menentukan presiden Indonesia mendatang.

Anies Baswedan menjadi bagian pro-FPI dan sedangkan pihak istana sedang menyiapkan paslon yang kontra-FPI. Jalan cerita atau narasi serial kolosal bentrokan kubu FPI dan non-FPI semakin seru dan menegangkan. Ibarat perang Bharatayudha akan berakhir. Prabowo Subianto bergaul dengan kalangan pembesar sejak kecil dari kelompok elite. 

Prabowo tidak menanggapi apapun mengenai isu FPI karena  sebenarnya tak ada gunanya dua kubu pendukung FPI dan non-FPI. Rakyat Indonesia dianggap bodoh oleh elite, kalian semua dianggap bodoh, mudah dibohongi, semua pemimpin Indonesia dan semua lapisan bisa disogok oleh uang dan jabatan.

Maka sebagai gantinya, , yaitu cebong dan kampret, saling bertarung di media sosial dan dunia nyata yang didesain elit ditambah entitas baru bernama kadrun yakni kadal gurun karena cebong dan kampret sudah duduk di kursi kekuasaan sedangkan kadrun masih di luar kekuasaan Indonesia.

Masyarakat Indonesia senang gontok-gontokan, sementara, para elit politik yang kalian dukung, akan saling berpelukan, berbagi senyuman, ngopi atau bercengkerama bareng. Pada saat Camera on baik di Mata Najwa maupun ILC mereka berdebat parah namun pada saat iklan (camera off) mereka ketawa dan bersuka cita.

Penyebabnya tak bisa digambarkan secara sederhana, karena banyaknya mendapatkan keuntungan dari dunia politik ini. Jika Prabowo dan Sandi bisa bersatu dengan penguasa mengapa Habib Rizieq tidak bersatu juga. Pembaca terlebih dulu, untuk mengetahui dan memahami retorika politik  yang mengutamakan rakyat tidak hanya sebatas itu. 

Pada tahun 2021 setiap masyarakat terdapat konflik dan hal tersebut merupakan gejala yang wajar sedangkan pengendalian konflik dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial tertentu yang berfungsi untuk menciptakan akomodasi. Siapa pun presidennya pemodal konflik mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut.(*)


Penulis: Abdurrofi Abdullah Azzam

Sumber: Kompasiana

Posting Komentar

0 Komentar