HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Menyoal Anies yang Mulai Lepas Kendali dalam Menangani Pasien Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan | Gambar: Tribunnews


OPINI, SUARA PURWAKARTA - Melansir KOMPAS.com (19/1/2021), diberitakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta pemerintah pusat untuk turun tangan langsung mengkoordinir penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Permintaan tersebut diungkap oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Alasannya, fasilitas kesehatan di ibu kota sudah tidak mampu menanggung beban yang kian hari makin bertambah.

Riza menjelaskan, keterisian tempat tidur rumah sakit di Jakarta sudah mencapai 87 persen, di mana sekitar 24-30 persen pasien pengguna berasal dari luar Jakarta, yaitu kota-kota penyangga (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Maka dari itu, Riza (dan Anies) berharap pemerintah pusat mau memimpin penanganan dan segera menambah fasilitas kesehatan di beberapa kota penyangga tadi, sehingga para pasien tidak menumpuk di Jakarta.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat mengambil alih, memimpin. Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza.

Memahami penyampaian Riza soal permintaan Anies, dapat disimpulkan bahwa inti keluhan sebenarnya adalah terkait keterbatasan daya tampung fasilitas kesehatan di Jakarta serta penanganan pasien Covid-19 dari kota-kota penyangga.

Lalu mengapa Anies harus meminta pemerintah pusat memimpin kendali? Mengapa ia tidak mencari solusi tanpa menambah beban bagi pemerintah pusat yang tengah sibuk juga menangani bencana di wilayah lain?

Apakah artinya Anies sudah pasrah hanya gara-gara kedua keluhan tadi? Mengapa ia tidak berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk sama-sama menemukan solusi?

Seharusnya Anies berkoordinasi dengan RK dan Wahidin. Kalau nyata Jakarta sudah tidak mampu, maka keluhan lebih tepat disampaikan kepada keduanya, supaya bertanggungjawab mengurus warga mereka masing-masing.

Perihal pengadaan fasilitas tambahan di 4 kota penyangga, mestinya yang mengusulkan RK dan Wahidin. Jadi, Anies tinggal mendesak mereka untuk mengajukan kepada pemerintah pusat.

Tahukah Anies jika para pemimpin kota penyangga aktif mencari solusi buat mereka sendiri? Contohnya, jangan-jangan Anies belum tahu keberadaan Rumah Sakit Lapangan di Kota Bogor yang sudah resmi beroperasi.

Andai fasilitas kesehatan di kota-kota penyangga dirasa tetap kurang memadai, maka sebagai sesama gubernur, Anies cukup "membentak" RK dan Wahidin agar segera melengkapinya. Misalnya dengan kalimat berikut:

"Pak RK dan Pak Wahidin, mohon maaf, rumah sakit kami kelebihan muatan. Tolong urus warga Anda. Saya tidak mau dianggap tidak becus mengurus pasien Covid-19 di ibu kota, padahal sebagian di antaranya warga Anda berdua. Kalau tidak punya uang, minta pemerintah pusat!"

Sekali lagi, mestinya Anies tidak meminta pemerintah pusat campur tangan langsung mendikte apa yang harus dilakukan. Anies fokus pada apa yang menjadi tanggungjawabnya, serta membiarkan RK dan Wahidin mengambil bagian mereka sendiri-sendiri.


***

Penulis: Tuhombowo Wau

Sumber: Kompasiana

Posting Komentar

0 Komentar