HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Begini Syarat Korban PHK Terima Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Menaker Ida membeberkan sejumlah syarat bagi korban PHK untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang tengah digodok dalam rancangan peraturan pemerintah. (Dok. Kemnaker).


SUARA PURWAKARTA - Pemerintah masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan RPP tersebut selesai pekan ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan ada sejumlah syarat bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan manfaat dari JKP.

Salah satunya, karyawan tersebut harus terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Ketentuan minimalnya masa kepesertaan 24 bulan, masa iur 12 bulan, membayar iuran berturut-turut enam bulan," ucap Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, dikutip Rabu (20/1).

Nantinya, manfaat dari JKP akan diberikan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Ida menetapkan beberapa kriteria PHK yang dimaksud.

Beberapa kriteria tersebut, antara lain karyawan terkena PHK karena perusahaan melakukan penggabungan atau perampingan atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan.

Lalu, perusahaan melakukan PHK lantaran membukukan kerugian, pailit, dan pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Manfaat JKP ini nantinya juga dikecualikan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pensiun, meninggal dunia, dan cacat total.

"Untuk manfaatnya cash benefit dan pelatihan serta akses mencari kerja," katanya.

Ida menyatakan manfaat JKP akan diberikan paling lama enam bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau upah rata-rata nasional. Sementara, sumber iuran program JKP ini berasal dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran pemerintah.

Lebih lanjut, Ida menyebut program JKP di Indonesia akan mirip dengan Malaysia. Kemiripan terutama akan dilakukan dalam bentuk manfaat hingga durasi pemberian manfaat program.

Menurutnya, Malaysia menginisiasi program perlindungan bagi karyawan yang terkena PHK atau bagi pengangguran pada 2011 lalu. Namun, baru terimplementasi pada 2018.



Sumber: CNN Indonesia

Posting Komentar

0 Komentar