HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Dokumen Bocor Ungkap China Kontrol Ketat Berita Covid-19

Pemerintah China disebut mengontrol ketat berita tentang Covid-19. (AFP PHOTO / POOL / Lintao Zhang)


SUARA PURWAKARTA - Pemerintah China disebut mengontrol ketat penyebaran berita perkembangan virus corona (Covid-19) di negaranya agar tidak terlihat parah.

Portal berita non-profit ProPublica melaporkan Presiden Xi Jinping memerintahkan para pejabat membungkam berita yang tidak menyenangkan dan mengubah narasi negatif terkait China soal penanganan virus corona.

Laporan itu didapat ProPublica melalui sejumlah dokumen yang diberikan pemerintah China kepada pekerja propaganda dan media lokal.

Sebagai contoh, dokumen itu memerintahkan situs berita di China untuk mengeluarkan push notification atau pemberitahuan langsung terkait kematian Li Wenliang.

Li Wenliang bersama delapan dokter lainnya di Wuhan sempat ditangkap karena membocorkan informasi virus corona di media sosial sekitar Desember 2019 lalu.

Li bersama rekan-rekannya itu berupaya memperingatkan masyarakat bahkan pemerintah terkait potensi merebaknya virus serupa SARS yang saat itu masih misterius.

Alih-alih diapresiasi, Li bersama tujuh dokter lainnya dihukum oleh kepolisian Wuhan karena membocorkan informasi tersebut ke media sosial. Meski begitu, tak lama Li dan tujuh koleganya itu dibebaskan.

Tak lama dari situ, Li dinyatakan meninggal dunia pada Februari lalu karena terinfeksi Covid-19.

Kematian Li memicu kritikan dan kecaman masyarakat China bahkan publik internasional terkait kekejaman pemerintahan Xi Jinping untuk membungkam berita yang tidak menyenangkan atau menimbulkan sentimen negatif bagi Negeri Tirai Bambu.

ProPublica menuturkan pemerintah China juga memerintahkan berbagai platform media sosial untuk mengapus nama Li Wenliang dari laman trending topics.

China juga disebut mengerahkan pasukan daring atau buzzer untuk membuat rentetan komentar palsu di berbagai platform media sosial untuk mengalihkan para pengkritik pemerintah.

"Kepada situs berita dan platform media sosial: jangan aktifkan push notification, jangan mengunggah komentar, jangan menghasut spekulasi. Kontrol ketat setiap forum diskusi daring, jangan buat hastag, secara bertahap hapus (nama Li Wenliang) dari trending topics, kontrol ketat informasi berbahaya," bunyi perintah pejabat China terhadap media terkait kematian Li.

Perintah tersebut satu di antara ribuan arahan rahasia pemerintah China yang tertuang dalam sejumlah dokumen lainnya ditinjau oleh ProRepublica dan New York Times.

Dokumen-dokumen itu memaparkan dengan sangat rinci sistem siber yang membantu pemerintah China menggiring dan membentuk opini di dunia maya selama pandemi.

Presiden Xi Jinping disebut membentuk Administrasi Dunia Siber (CAC) pada 2014 sebagai pusat manajemen pemblokiran internet dan propagada.

ProPublica menuturkan CAC mulai mengontrol ketat aliran informasi soal virus corona pada pekan pertama Januari 2020. Pejabat CAC mewajibkan seluruh portal berita hanya menggunakan data yang dirilis pemerintah.

Saat itu, CAC juga memerintahkan media untuk tidak menghubungkan virus corona dengan wabah SARS yang juga muncul dan menyebar di China pada 2002 lalu.

Pada awal Februari, pertemuan tingkat tinggi Presiden Xi dan pejabat pemerintah lainnya menyerukan manajemen media gitial yang lebih ketat. Kantor CAC di seluruh China disebut mulai bertindak mengawasi peredaran berita dan pergerakan netizen soal perkembangan corona di China.

Kantor agensi juga mulai menerima tautan ke sejumlah artikel berita soal virus corona yang boleh dipromosikan di media sosial dan agregator berita. CAC juga mengatur tautan mana yang boleh ditampilkan di beranda situs berita, berapa lama, dan artikel mana yang menjadi berita utama.

CAC juga disebut memerintahkan media online memainkan wacana soal upaya heroik petugas medis lokal yang dikirim ke Wuhan serta kontribusi Partai Komunis dalam menangani pandemi.

CAC juga meminta media menghindari kata-kata "tidak dapat disembuhkan" dan "fatal" dengan dalih menghindari kepanikan masyarakat.

Pemerintah China juga meminta media menghindari penggunaan istilah "penguncian wilayah" atau "lockdown" dan arahan lainnya dengan menegaskan bahwa berita "negatif" tentang pandemi tidak boleh dipromosikan.


Sumber: CNN Indonesia

Posting Komentar

0 Komentar