HOT

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Akhirnya Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Masih ada yang nolak?

Ilustrasi Vaksin Covid-19


SUARA PURWAKARTA - Kabar gembira untuk kita semua, pemerintah gratiskan vaksin Corona untuk masyarakat. Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung berita baik tersebut. "Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan

Walaupun bagi sebagian orang anggap kabar ini biasa-biasanya aja, karena gak peduli bahkan gak mau untuk divaksin. Apalagi yang masih mengganggap bahwa COVID-19 itu hoax dan hanya dijadi ajang pencarian cuan.

Tetap lanjut aja, gak usah peduli. Biarin mereka dengan asumsinya, yang penting bagaimana COVID-19 bisa segera pergi dari muka bumi.

Vaksin Corona sempat dibagi menjadi vaksin gratis dan vaksin mandiri. Pembagiannya antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Saat ini, sudah ada 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia. Selanjutnya, pasokan berikutnya akan datang menyusul.


Presiden Jadi Orang Pertama yang Divaksin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menjadi penerima vaksin virus Corona (COVID-19) pertama di Indonesia. Keputusan ini diambil Jokowi guna meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.

"Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin, pertama kali," kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Keputusan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 ini, kata Jokowi, diambil guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dia menekankan vaksin yang digunakan aman.

"Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," kata dia.

Jokowi memerintahkan jajaran kabinetnya dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi di tahun anggaran 2021. Menkeu Sri Mulyani juga diminta merealokasikan anggaran terkait.

"Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ungkapnya.

Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Dia menyebut protokol harus diterapkan secara disiplin.

"Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semua," kata dia.


Masih Ada Warga yang Gak Mau Divaksin

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan riset dan survei kepada beberapa masyarakat tentang vaksin COVID-19. Dari hasil survei tersebut sebanyak 66 persen masyarakat Indonesia bersedia divaksin. Namun, ada 16 persen peserta survei yang tidak mau divaksin.

"Tentu kita tidak mau memaksakan 16 persen itu. Kita tidak tahu alasannya apa mereka tidak mau," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (24/11/2020).

Seperti dilansir Inews.id, Menurut Erick, masyarakat yang khawatir akan kehalalan dari vaksin COVID-19 seharusnya tidak perlu khawatir. Pasalnya, pemerintah sejak awal sudah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi pemegang otoritas terkait halal dan haram di Indonesia.

Mengenai kualitasnya, Mantan Pemilik Klub Bola Inter Milan memastikan akan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Artinya, akan dilakukan beberapa uji klinis terlebih dahulu secara terbuka.

 "Lalu kalau mengenai kualitas, kalau ada pertanyaan seperti itu ya sama. Kalau obat pusing itu kan ada panadol dan bodrex, obat itu sama-sama nyembuhin pusing," tuturnya.


Pemprov Jakarta Sanksi Warga yang Tolak Diberi Vaksin

Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan corona DKI Jakarta resmi diberlakukan. Aturan ini mengatur soal vaksinasi dan tes corona.

Dalam pasal 31 Perda tersebut, warga yang tak mau divaksin ketika vaksin sudah keluar akan dianggap melakukan tindakan pidana. Hukumannya adalah dijatuhi sanksi denda maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5,000,000," demikian bunyi Perda tersebut, Senin (19/20/2020).

Selain itu dalam pasal 29, diatur juga sanksi pidana bagi warga yang tak mau diminta melakukan tes COVID-19. Tindakan ini dianggap pidana dan didenda maksimal Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00," tulis Perda tersebut.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan nilai sanksi denda yang diatur merupakan jumlah maksimal. Nantinya hakim akan memberikan hukuman denda tergantung situasinya. Bisa saja dibebaskan tanpa denda atau hanya membayar Rp 50 ribu.


Sumber Opini: Opini.id

Posting Komentar

0 Komentar